Perubahan Ekonomi Jadi Tujuan Utama Bakal Calon Bupati Aru dan SBT
EKSPRESIMALUKU.com. AMBON – Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur
(SBT) dari sisi ekonomi menjadi tujuan pasangan bakal calon Bupati SBT, Mukti
Keliobas dan Fahri Alkatiri (Mufakat). Hal ini disampaikan pada fit and proper tes
di markas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) provinsi Maluku, Sabtu (11/7/2015).
Hal yang sama juga disampaikan Obet Barends bakal calon Bupati Kabupaten
Kepulauan Aru.
Perubahan ekonomi bagi dua Balon Bupati ini sangat penting, pasalnya
dengan perubahan ekonomi dapat menumbuhkan dan mensejahterakan masyarakat di
dua kabupaten tersebut.
Pasangan Mufakat, juga akan menghidupkan dan mengembangkan ekonomi
desa. Selain itu, potensi perikanan di SBT belum dikelola dengan baik, padahal,
potensi perikanan di SBT sangat baik dan tidak kalah saing dengan daerah
lainnya di Maluku. "Pemerintah Daerah (Pemda) SBT itu harus inofativ untuk
dapat mendatangkan investor. Olehnya itu, menghidupkan perikanan itu adalah
tujuan utama kami untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten SBT, serta
mengembangkan ekonomi desa juga," kata Mufakat kepada panelis saat
mempresentasikan visi-misi mereka.
Potensi ekonomi di SBT sangat menghuni, dari Perikanan, pengembangan
ekonomi desa, bahkan tambang minyak di SBT yang sudah beroperasi dari puluhan
tahun lalu. Pemda harus membicarakan pengeloaan perusahan minyak dengan baik,
dan berapa persen untuk daerah. "Kita harus bicara tentang berapa PI yang
didapat oleh daerah, demi kesejahteraan masyarakat SBT," jelasnya.
Selain itu, Mufakat juga menjadikan pembangunan infrastruktur adalah
hal utama bagi program kerja mereka, seperti akses masyarakat. Usai
merealisasikan hal tersebut, otomatis ekonomi di SBT akan meningkat baik.
"Infrastruktur itu hal utama, usai itu baru kita bicara tentang mutu. Kabupaten
SBT itu sangat lain dari pada lain, olehnya itu, perlu ada pimpinan yang baik
untuk mengelolanya," ujarnya.
Bersamaan dengan itu, Obet Barends menyatakan, kehidupan masyarakat
Aru jauh dari kesejahteraan, itu berarti indeks ekonomi disana sangat
memprihatinkan. Untuk merealisasikan ekonomi yang baik, maka semua fungsi harus
dimanfaatkan dengan baik. "Semua potensi yang ada di Kepualuan Aru harus
difungsikan dengan baik, seluruh pejabat harus melakukan perannya maksimal,
pemahaman hukum harus diterapkan, baik itu hukum positif maupun hukum adat.
Bantuan untuk masyarakat langsung dikawal oleh Bupati dan Wakil Bupati, tidak
lagi dialkukan oleh Kepala-Kepala Dinas, dan yang lebih diutamakan itu adalah
keadilan bagi masyarakat, karena selama ini masyarakat seperti kehilangan
arah," katanya saat menjawab pertanyaan dari panelis di kantor pusat DPW
PPP Maluku.
Diungkapkan, daerah Kepulauan Aru saat ini sedang dalam keadaan
labil, oleh sebab itu, dirinya bertekad untuk mengangkat daerah Kepulauan Aru
menuju kesejahteraan. Bahkan Obet Barends juga tidak segan-segan untuk menolak
pembangunan kebun tebuh di Kepulauan Aru, meski itu adalah keputusan Pemerintah
Pusat. "Kita perlu melihat wilayah alam dulu, Kepulauan Aru itu sangat
kecil, dan jika pembangunan kebun tebuh itu dilakukan, maka hal itu dapat
merusak alam disana. Olehnya itu, jika ke depan saya didaulat oleh masyarakat
Aru sebagai Bupati, maka bersama-sama kita menolak pembangunan kebun
tebuh," tegasnya.
Obet juga memastikan jika dukungan dari masyarakat Aru kepada
dirinya sangat tinggi. "Dukungan buat saya dari masyarakat itu sangat baik
dan banyak. Meski saya akan berhadapan dengan pentolan partai lainnya, namun
basis sukungan terhadap saya itu jelas, mereka juga yang memenangkan salah satu
anggota DPR tahun kemarin," jelasnya. (rat-han)
Tiket Pelni Dibatasi,
Ini Kata Gubernur Maluku: Keselamatan Penumpang Lebih Penting
EKSPRESIMALUKU.com. AMBON – Melonjaknya penumpang kapal Pelni yang
hendak mudik lebaran, membuat pihak Pelni pusing tujuh keliling. Pemudik yang
memaksa naik kapal. Sementara kapasitas penumpang melebihi bobot kapal.
Gubernur Maluku katakan, tidak ada pembatasan tiket kapal, yang ada
itu bukan pembatasan penjualan tiket, namun kita lebih utamakan keselamatan.
Saat ini cuaca kadang berubah dalam waktu yang tak tentu, lantas jika terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang bertanggung-jawab itu Pelni dan
Pemerintah, olehnya itu, keselamatan perlu diutamakan," kata Gubernur
kepada wartawan usai mengikuti kegiatan buka puasa bersama dengan Kejati Maluku
pada Sabtu kemarin.
Menurutnya, pembatasan tiket kapal yang dilakukan oleh pihak Pelni
kepada calon penumpang Kaplal pada dua kali perjalanan KM. Tidar jurusan Ambon,
Banda dan Tual pada pekan kemarin, serta Ambon-Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini
sudah sesuai dengan aturan.
Sementara ini, Kapal yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang
yang hendak melakukan mudik ke Kampung halam mereka sedang dialihkan ke daerah
lain, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Seperti yang terjadi pada KM.
Kalimutu yang saat ini sedang melayani penumpang mudik di Provinsi Kepulauan
Riau, Sumatera.
Dikatakan, daerah Kepulauan Riau memiliki tingkat kesulitan lebih
tinggi dari pada Maluku. "Karena KM. Kalimutu dialihkan ke Provinsi
Kepulauan Riau, maka KM. Pangorango akan difungsikan untuk melayani penumpang
mudik ke Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Dan Pemerintah tetap mengutamakan
keselamatan pada kapasitas muat kapal," jelasnya.
Sesuai dengan putusan bersama, tingkat toleransi yang akan diberikan
oleh Pemerintah kepada penumpang kapal hanyalah 10 persen, itu berarti jika
kapasitas kapal hanya 1000 orang, maka bisa ditambahkan sebanyak 100 orang.
"Kalau tahun-tahun kemarin itu ada penambahan hingga mencapai 1500 sampai
2000 penumpang, namun tahun ini tidak bisa terulang, karena keselamatan itu
adalah hal utama bagi pemerintah. Jika terjadi kecelakaan, maka Pemerintah dan
Pelni yang disalahkan, padahal kedua lembaga ini sudah membatasi hal
tersebut," ujarnya.
Fachri Alkatiri: Putuskan Bertarung dan Siap lepas Jabatan
EKSPRESIMALUKU.com. AMBON – Jika sudah putuskan untuk bertarung,
maka sudah siap juga untuk mundur dari jabatan. Penegasan ini disampaikan
Fachri Alkatiri usai mengikuti fit anda proper tes di Kantor Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Sabtu (11/7/2015) kemarin.
Dikatakan Fahri, bukan hanya dirinya, pasangannya Mukti Keliobas
juga siap mundur. “Sesuai dengan aturan yang diputuskan oleh KPU, setelah
ditetapkan seseorang atau pejabat daerah sebagai kandidat Bupati atau Wabup,
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diembankan,”
urai Fachri yang optimis akan memenangkan pertarungan di Pilkada SBT nanti.
Saat disinggung terkait rekomendasi Partai Demokrat, pasangan
Mufakat menyatakan optimismenya akan mendapat rekomendasi tersebut. "Saat
ini belum ada keputusan, namun kabar yang sampai pada kami itu, muda-mudahan
bisa dapat, namun ini kan belum ada ditangan, jadi belum bisa dikatakan pasti.
Tetapi tanda-tanda sangat baik untuk Mufakat," akuinya.
Pasangan Mufakat yang memiliki visi-misi mensejahterakan masyarakat
SBT dan memperbaiki ekonomi di SBT ini juga berharap akan mendapatkan rekomendasi
dari Partai PPP. "Jika Allah berkehendak kepada kami di rumah tua ini PPP,
maka insya Allah, Mufakat akan keluar sebagai Bupati dan Wakil Bupati, demi
kesejahteraan masyarakat SBT," jelasnya juga. (Rat-Han)
buat teman cari referensi kuliah kliklah link ini
iklan adsense disini
